Sekelumit Pandangan Hidup “Seorang Tak Biasa” di Bantul

Pada suatu pagi, kedua roda motor kami saling kejar mengejar meski tidak mungkin bertemu. Pagi itu udaranya segar nan menusuk. Ini adalah perjalanan menuju Bantul.

Kesempatan belajar kali ini datang dari seseorang yang punya jabatan cukup tinggi di sebuah dinas di Kab. Bantul. Sebagai masyarakat kedatangan kami tentu berkaitan dengan pelayanan publik yang diamanatkan kepada beliau. Kami menuturkan semua maksud dan tujuan.

Pembicaraan yang seharusnya singkat karena beliau adalah orang sibuk kini semakin lama. Kian lama suasanya kian mencair.

“Saya Nyaman, Orang Lain Harus Nyaman”

Belum banyak pengalaman saya bertemu langsung dengan orang penting seperti seorang wanita berusia 56 tahun ini. Namun, beliau adalah satu contoh yang baik dari bagaimana seharusnya laku dari seorang pejabat publik. Ia adalah wanita yang lebih dulu menyapa kami ketika kami berada di halaman kantor. Memberikan senyuman dan mau berjabat tangan.

Mempersilahkan kami masuk dengan mengarahkan jalan kami.
Sebenarnya, beliau bukan orang yang kami tuju mula-mula. Berhubung yang bersangkutan tidak datang kami meminta izin kiranya bisa bertemu langsung.

“Bu, kami mau bertemu sebentar boleh? “

“Boleh, mari ke ruangan saya”

Setelah menceritakan masalah kami, beliau memberikan beberapa solusi. Hal yang bagi kami merupakan secercah harapan. Waktu tersisa ngobrol santai. Istilahnya semacam nge-rumpi. Kebetulan semua yang di dalam itu adalah wanita dan saya sendiri pria.

Mengapa nge-rumpi dan apa hubungannya dengan wanita? Karena ceritanya di mulai dari kebiasaan berbelanja, makan, minum, belanja ke warung, mall, cara berpakaian, cara menyayangi kendaraan sampai pengalaman SD, SMP, SMA dan kuliah para wanita” tersebut.

Bukankah ini hal-hal yang membosankan ketika seorang pria harus mendengarkan dari beberapa wanita? Tidak. Saya tetap menikmati

“Ini adalah momen belajar”, gumamku

Tibalah di suatu momen tentang pengalaman hidup. Menurutnya, ia adalah tipe orang yang tidak suka menunggu. Sering belanjaan ditinggalkan hanya karena malas antri. Ia punya alasan dibalik itu sendiri. Ia mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang yang suka hidupnya harus nyaman.

“Saya harus nyaman. Saya membuat diriku harus nyaman dalam artian apa yang aku sukai tidak boleh diganggu. Itu saya lakukan dari dulu,” katanya.

Menurutnya, saya tidak mau menyiksa diri dengan hal-hal masih bisa dijangkau lebih cepat dan tidak mengobarkan rasa nyaman. Saya sering meninggalkan belanjaan, tempat makan dan lainnya karena sering antri. Sudah begitu antrian di suruh berdiri.

Karena terbiasa ingin nyaman, beliau juga memperjuangkan kenyamanan orang lain. Artinya, menurutnya ketika orang-orang berhubungan dengan beliau, mereka juga harus merasa nyaman.

“Saya ingin nyaman, maka orang lain juga harus nyaman. Saya mau memastikan ketika mereka masuk dengan saya nyaman”

Menurut saya pribadi, sebelum beliau berkata seperti itu, tindakannya sudah membuat kami nyaman. Diawal saya menggunakan kata contoh baik bagi “pejabat publik,” karena umumnya yang saya ketahui memperlakukan masyarakat tidak pada porsi jabatan adalah amanah dan rakyat adalah tuan.

Kerapkali kita menyaksikan masyarakat dibiarkan tanpa kepastian dan kejelasan atas berbagai hal. Hal ini sangat penting mengingat pejabat publik adalah mereka yang dibayar rakyat, dipilih, dilindungi dan dijamin kualitas hidupnya Sert diberikan kekuasaan untuk mengatur sampai melindungi masyarakat.

Selalu :Berpikir Positif dan Berkata Jujur

Beliau menuturkan sepanjang karirnya, mungkin ia adalah orang yang mudah dibohongi. Alasannya adalah karena ia bukan tipe orang yang terlalu mempermasalahkan sesuatu.

“Saya mungkin orang yang mudah dibohongi karena dalam keadaan apapun positive thinking,” ujarnya

Beliau mendasari pada suatu keyakinan bahwa hidup bukan hanya soal kerja saja tetapi banyak faktor. Karena itu, kadang ketika menghadapi sebuah situasi harus berpikir berbagai kemungkinan penyebabnya.

“Kadang staff saya berbuat kesalahan tapi saya berusaha positive thinking lagi bahwa pasti sebabnya ada. Saya ingin tahu alasannya dibalik telat itu.Saya bisa membaca dia sedang berbohong atau tidak,” tuturnya.

Oleh karenanya yang diharapkan apalagi dalam dunia birokrasi adalah berkata jujur. Positive thinking kadang dinilai lemah maka pelengkapnya harus memberi atau menerima kejujuran. Kata jujur itu yang dipakai. kejujuran.

Penolakan Saya : Sebuah Kontradiksi Dalam Hal Kedudukan Pejabat Publik

“Apapun itu prinsip saya tetap berpikir positif dan menghargai orang jujur,” tegas perempuan yang murah senyum ini
Satu hal dari pembelajaran ini yang saya tolak adalah perkataan beliau bahwa boleh bohong untuk menjaga sesuatu kepentingan yang lebih besar

“Dalam hidup ini sebagai manusia kita boleh bohong. Asalkan itu baik untuk orang banyak,” katanya.

Pada bagian ini beliau lebih condong untuk berbicara kemungkinan langkah berbuat. Dalam konteks birokrasi saya menyaring dan menolak tegas penghalalan terhadap bohong. Dunia birokrasi sepanjang pengamatan dan pengalamn saya tidak mungkin membawa kebaikan bila berbohonh.

Rakyat yang diwakili tidak butuh bohong. Kalau sesuatu itu menjadi porsi rakyat sudah pasti tidak bisa diganggu gugat. Berbohong untuk kepentingan siapa? Kira-kira iyu pertanyaan dasarnya. Negara ada untuk rakyat. Maka, logika sederhananya kepentingan rakyat telah dijamin hanya kemudian bagaimana realisanya.

Dalam ajaran terdahulu, berbicara soal kejujuran. Menurut saya, hal ini kontrafiktif dengan pandangannya terhadap makna sebuah kebohongan

Demikian cerita kali ini.

Bantul, 12 Januari 2018

Advertisements

Melarut di Kebumen

Cerita kali ini tentang sebuah perjalanan menuju Kebumen dalam sebuah urusan pekerjaan. Dalam perjalanan ini, Saya bersama keempat “rekan” lainnya menempuh waktu sekitar 3 (tiga) jam dari Yogya ke Kebumen, Senin (9/1/2017)

Sepanjang jalan cuaca tidak menentu. Kadang panas terasa sangat terik, tiba-tiba turun hujan berinstensitas ringan. Cuaca yang tidak baik untuk kesehatan kata orang.

Tujuan perjalanan ini adalah untuk meninjau lokasi yang berkaitan dengan permasalahan yang kami tangani sekaligus berdiskusi dengan seseorang yang masih berkepentingan langsung dengan kami.

Dikisahkan, kami meluncur dari Yogya jam 13.00 WIB untuk kemudian menggelar pertemuan sesuai kesepakatan pada sekitar jam 15.00 WIB. Tak disangka yang bersangkutan menghubungi kami, ia akan terlambat. Bolong waktunya besar sekali yaitu sekitar jam 17.00 WIB.

Setelah dimaklumi, kami mulai ngalor-ngidul di Kabupaten Kebumen belum jelas pada hal sebelumnya kekesalan muncul ketika harus melewati jalanan berlubang yang seharusnya diperhatikan karena itu adalah jalan utama memasuki Kabupaten Kebumen. Memasuki kota ini, sekilas terlihat bersih dan nyaman. Tidak ada kemacetan dan aktifitas masyarakat berjalan lancar.

Menunggu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Waktu terus bergeser dan tibalah jam itu. Bersamaan dengan itu, permohonan waktu penundaan datang lagi dari beliau ini. Terus bersabar, kami bersabar, baiklah kalau begitu. Kini yang bisa dilakukan adalah menikmati gorengan.

“Sepertinya pisang goreng enak ni?” kata AA

“Betul. Dengan kopi pasti nikmat” kata BB

“Mari kita cari. Saya tahu tempatnya dimana” sambut CC

Sayangnya, pisang goreng pun seakan menghilang sebentar. Hanya teman sepantarannya seperti Cilok dan Batagor yang bertebaran di sudut kota Kebumen. Tapi akhirnya, itu tetap menjadi pilihan setelah kemunculannya. Ditambah sekotak martabak, sore yang mengesalkan itu masih tetap nikmat.

Menyusul perut yang bahagia, beliau yang ditunggu pun datang, tapi waktu terlewat jauh. Denting jarum jam menunjukan sekitar pukul 19.00 WIB.  To the point, masalahnya bagaimana?

Pembicaraan itu menggebu-gebu. Ritme pembicaraan ini kadang sangat serius dan kadang kocak. Untuk sebuah diskusi anda perlu punya strategi dan konstruksi berpikir untuk menjelaskan sesuatu hal. Ini momen paling saya sukai karena mengingatkan saya pada ilmu dispute resolution dan pengalaman-pengalaman diskusi.

Seperti biasa dalam diskusi ada  orang yang sangat atraktif dalam penyampaiannya, ada yang tetap stay cool. Semua dengan semacam “bottom line.

Dari sini kita bisa melihat manusia itu penuh dengan keberagaman akan sifat dan watak. Namun pada akhirnya sebuah diskusi berusaha mencari solusi atau minimal usaha kompromi yang akan ditindaklanjuti dengan langkah yang lebih nyata.

Maka, pada malam yang seakan ingin larut itu, kami mencapai sebuah pemahaman yang baik. Keadaan yang semula telah melarut. Semua adem ayem.

Saya berusaha belajar dari kejadian itu perihal dinamika hidup. Bahwa dalam hidup ini kita akan menghadapi berbagai hal yang terkadang tidak sejalan dengan ekspektasi. Saya sebelumnya mengira pertemuan ini akan segera berakhir tapi nyatanya kembali tiba di Yogya sekitar pukul 01.00 WIB (menuju dini hari).

Saya juga berpikir pembicaraan hanya sekedar manis saja. Nyatanya, kita terbuka soal enak dan tidak enaknya dalam melakukan sesuatu hal. Semua itu ternyata demi membuat masing-masing lebih nyaman dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ada yang perlu dijalin hubungan baiknya dan ada yang bisa diterobos begitu saja.

Pada akhirnya, pelajaran terpenting ialah dalam dinamika hidup ini banyak hal yang anda harus korbankan. Itu sesuatu hal yang tidak bisa ditawar. Jika tidak ada pengorbanan hidup akan kehilangan maknanya dan rasanya hambar saja, maka anda tidak mungkin anda mencapai tujuan hidup.

1st “Sekilas”

Selamat 1 (satu) bulan kerja kepada diriku, hehe 🙂

Secara “kebetulan” tepat hari ini tanggal empat saya sudah bekerja satu bulan di sebuah perusahaan. Tentu saja, saya yang bekerja satu bulan tidak ada artinya bila dibandingkan dengan mereka yang sudah berpuluh tahun bekerja. Saya yang baru satu bulan masih harus belajar banyak dari mereka yang sudah berpengalaman. Selama sebulan ini pula belum banyak hal yang bisa saya buktikan dan torehkan.

Namun saya sengaja mengindahkan itu semua. Per artikel ini untuk merayakannya dan sekaligus berbagi pengalaman dalam kapasitas sebagai seseorang yang baru dalam dunia kerja dan/atau minim pengalaman kerja.

Ada tiga poin penting yang ingin saya bagikan meski hanya kulitnya saja karena terkadang menghimpit seseorang untuk mengambil langkah serius dalam karir pekerjaannya. Ketiga hal tersebut ialah soal pandangan teori dan praktek itu berbeda, soal pendirian yang teguh (perspektif), misalnya gaji harus tinggi, dan soal menghadapi manusia dan kebutuhannya (pekerjaan itu sendiri).

“Soal Teori dan Praktek”

Ada banyak hal yang berbeda di ranah epistemis dengan praktek. Akan tetapi, keduanya tidak dalam artian sesungguhnya “berbeda dan/atau terpisah” karena sifatnya adalah “saling melengkapi”.

Ranah praktek tidak sekadar berbicara soal knowledge atau mempunyai pengetahuan yang bersifat kognitif. Dalam dunia praktek intelektualitas masih diperlukan melalui serangkaian proses. Sehingga praktek adalah proses membuktikan dapat atau tidaknya ranah epistemis berjalan.

Ambil contoh, ketika saya ditugaskan untuk membuat sebuah surat keberatan kepada dinas tertentu. Awalnya saya sedikit bingung karena belum paham langkah-langkah yang perlu diambil. Maklum saja, di bangku kuliah kita tidak belajar secara spesifik tentang surat keberatan.

Lantas, saya belajar soal proses dan untuk itu saja kembali saya dituntut memahami teori dasar seperti berikut ini:

  1. Merangkai kronologis peristiwa/perbuatan;
  2. Memaparkan dasar hukum suatu keberatan diajukan atau istilah lainnya “legal reasoning;”
  3. Setelah menganalisis sedemikian rupa, kemudian buat poin tuntutan atas keberatan itu.

Pada titik inilah saya pikir antara teori dan praktek masih berbanding lurus. Tidak ada teori yang benar-benar berjalan sendiri begitu pula praktek. Keduanya sama artinya saling berkaitan bahkan hubungannya erat.

“Soal Perspektif”

Saya termasuk beruntung bisa bekerja. Untungnya lagi karena bidang pekerjaan tetap sama dengan bidang keahlian. Sesuatu yang dari dulu saya harapkan. Bagaimana jika tidak? Bagi saya, bekerja di bidang hukum bukan tujuan saklek. Terbukti dari sebelum ini saya bekerja di media

Selama sebulan ini saya sudah bertemu beberapa orang. Mereka adalah orang-orang yang percaya akan proses mengubah keadaan. Contoh, ada seseorang yang tidak berlatar belakang di bidang hukum tetapi mendapatkan tawaran di bidang tersebut. Kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Ia ambil dan belajar banyak dari sana. Ada juga yang saya temui tidak demikian.

Tanpa bermaksud untuk memaksa pembaca, terkadang masalah ini yang sering dilematis di dunia praktek bila dikaitkan dengan penajaman seakan-akan epistemis dan praktek itu terpisah. Namun, saya melihatnya kondisi ini dapat digunakan kita yang baru akan terjun ke dunia kerja.

Mungkin alasan sederhana yang dapat saya berikan, yaitu dua hal: (1) Pekerjaan saat ini semakin sulit. Hal ini dapat dibuktikan dari meningkatnya angka pengangguran. Kecuali bila anda ingin menjadi pengusaha. Pun anda perlu modal dan bekerja untuk mendapatkan modal; dan (2) Banyak perusahaan bagus mensyaratkan kandidat pekerja atau karyawannya untuk memenuhi kualifikasi punya pengalaman kerja min 1-2 tahun.

Saya pikir dalam konteks proses, kita bisa melonggarkan suatu pendirian teguh. Teorimu tidak akan pernah hilang hanya karena bidang yang digeluti berbeda, bahkan mungkin lebih bertambah lagi.

Kemudian terkait bagaimana penghargaan misalnya gaji. Saya lebih menyukai awal karir dilandasi semangat orientasi terhadap peningkatan skill dan/atau mutu manusianya. Mengapa? Kita akan dihargai lebih bila dengan skill yang mumpuni dan pembuktian yang dicapai. Jangan dulu menuntut gaji yang tinggi tapi tidak berarti tidak mencukupi kebutuhan. Usahakan masih bisa mencukupi.

Posibilitas peluang terbaik bagi anda di kemudian hari pada tempat kerja yang diidam-idamkan mungkin besar dapat diraih dengan pengalaman kerja dan kemahiran kerja saat ini.

“Soal Manusia dan Pelayanan”

Sebagai pekerja klien kita adalah pengguna barang dan/atau jasa yang diproduksi perusahaan juga termasuk rekan dan atas kerja sendiri. Karena itu, selama berproses, kita akan berhadapan dengan manusia dan kebutuhannya. Sikap dan perilaku dalam konteks ini sangat penting. Tunjukan sikap peduli yang tinggi terhadap manusianya dan berikan kualitas prima terhadap kebutuhannya.

Bersikap yang ramah, sopan, jujur, berintegritas, menghargai dan menghormati kepada keseluruhan jaringan kerja anda. Jika anda masih perlu petunjuk dalam bekerja-jangan segan-segan untuk bertanya. Kata nenek, malu bertanya kerjaan tidak kelar.

Ungkapkan dan minta petunjuk terhadap apapun yang bisa mendukung pekerjaan anda. Tunjukan antusiasme, kemauan belajar yang tinggi, dan kemampuan bekerja terbaik anda. Jangan takut salah karena anda tidak akan di pecat. Sebaliknya bertanyalah dengan sikap di atas. Jauhi perilaku minder, hindari kata “tidak bisa”, makian dan umpatan.

Demikian bulan pertama punya cerita.

Segala Sesuatu Ada Waktunya (Refleksi Awal Tahun)

Perayaan Hari Raya Tahun Baru dalam bentuk dan cara apapun selalu menyisakan kisah tersendiri. Apalagi dalam setiap perayaan itu selalu muncul  kenangan manis dan bahagia yang sulit dilupakan. Per artikel ini saya ingin berbagi perasaan menjelang Tahun Baru 2018.

Dengan menutup tahun 2017 untuk menyambut tahun 2018 melalui perayaan Hari Raya Tahun Baru berarti  terhitung telah lima kali (empat tahun) saya melewati tahun yang baru seorang diri. Sejak tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 tiada satu pun keluarga berada di samping.

Di satu sisi, saya merasa sangat hambar melalui tahun-tahun ini. Rasanya tidak ada suasana pesta.  Tidak muncul apa itu kebaharuan. Semua terasa biasa saja.  Suasananya seperti tidak ada yang menggugah tahun yang akan datang.  Hanya terasa sepi dan haru yang berlebihan.

Di sisi lain,  saya mencoba merefleksikan sebuah alasan awali saya mampu bertahan di tengah perasaan yang selalu mendung. Saya menjumpai satu perkara bahwa Tuhan sedang bekerja.  Ia ingin menggenapi janji-Nya dan sudah pasti digenapi. Namun,  Ia hendak menguji apakah saya bisa menerima panggilan untuk hidup di luar zona nyaman atau tidak. Saya percaya, Ia ingin saya berproses dengan mempertaruhkan banyak hal termasuk keluarga.  Semua itu,  akan saya terima dan kapanpun saya berjuang untuk orang-orang terkasih dan orang lain setelah memenuhi syarat dari pada-Nya, Ia akan selalu menyertai.

Demikian Pengkhotbah (3-1-8) berkata:

Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, Ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam; Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan; Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun; Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa; Ada waktu untuk meratap; ada waktu untuk menari; Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu; Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk; Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi; ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang; Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit; Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara; Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci; Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai.

Oleh karena itu menutup tulisan singkat ini,  pesan penting yang bisa saya bagikan adalah kita semua punya jalan.  Laluilah dan taklukanlah setiap rintangan untuk mencapai tujuan-tujuan.  Terutama di tahun baru 2018 ini,  mari kita jadikan tahun untuk terus berbenah dan meningkatkan kapasitas diri.  Andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan, kisah dan laku kita. Yakin Tuhan menyertai setiap yang berserah kepada-Nya.

Kaleidoskop Korneles Materay 2017: Cara Kerja Tuhan “Mencengangkan”

Penanggalan tahun 2017 sudah pasti akan berakhir. Oportunitasnya mungkin tidak dapat ditarik kembali atau sekadar reuni lagi. Per artikel ini saya ingin menangkap ulang beberapa peristiwa dan kenangan yang luar biasa sepanjang tahun ini.

Meraih Gelar Sarjana
-April-Mei 2017- 

Awal April 2017 saya berhasil mempertahankan skripsi yang saya tulis kurang lebih sekitar dua semester di hadapan tiga orang dosen penguji yakni Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Hukum Administrasi Negara); R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M (Ahli Hukum Administrasi Negara dan Peminat Politik Hukum; dan B. Hengky Widiantoro, S.H., M.H (Ahli Hukum Pajak dan Administrasi Negara)

Skripsi yang telah saya tulis itu diberi judul “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Terhadap Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan.” Isu utama skripsi ini mengkaji mengenai bagaimana implikasi tax amnesty tahun 2016 terhadap politik hukum perpajakan di Indonesia.

Hambatan selama menulis skripsi ini bisa dibilang mengenai narasumber dan data. Meski cukup lama, saya tidak patah semangat karena justru dengan memenangkan skripsi berarti gelar sarjana teraih, pintaku. Bahwa siang dan malamku, sedih senangku lunas dengan nilai A. Dengan demikian catatan kelulusan saya 3,8 tahun dengan IPK 3.64 di usia 21 tahun.

Menahan Rindu Bertahun-Tahun, Akhirnya Bertemu Bapa 
-Mei 2017-

Bagi saya bertemu Bapa adalah momen terbaik di tahun 2017. Walau hanya Beliau seorang saya tetap menganggapnya sebagai perjumpaan paling berkesan setelah menahan rindu kepada keluarga besar selama bertahun-tahun kuliah tanpa sekalipun berjumpa langsung. Bapa adalah orang pertama yang mengunjungiku dan menghadiri wisudaku.

 

This slideshow requires JavaScript.

Pesta Terbaik
-Juni 2017-

Akhirnya, kedatangan Bapa sekaligus membawa pulang saya kepada keluarga besar. Di sana sudah terencana perayaan wisuda yang melibatkan semua keluarga. Luar biasa! Tak disangka itulah pesta terbaik bagiku. Sejak kepulanganku momen kekeluargaan yang saya rasakan luar biasa. Tangis haru tetap perasaan terbaik dan canda tawa selalu menghibur hariku, tidak seperti sebelumnya. Keluarga memang selalu menjadi tempat yang hangat dan menyenangkan di dunia ini.

 

Sebagai Peserta SAKTI 2017: Muda Melawan Korupsi
-Agustus 2017-

Salah satu kesempatan di tahun 2017 yang tidak bisa dilupakan ialah terpilihnya saya menjadi peserta Sekolah Anti Korupsi Indonesia (SAKTI) 2017 bersama 19 peserta wakil dari berbagai daerah lainnya di Indonesia.

SAKTI diadakan oleh Indonesia Corruption Watch untuk mempersiapkan pelopor/aktivis anti korupsi yang punya integritas dan komitmen untuk membantu, mengampanyekan dan memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Asik juga, setelah pulang kuliah, dibiayai gratis sekolah lagi tapi kali ini tidak bisa disamakan dengan kuliah.

Ini forumnya anak-anak muda yang spesial alias terpilih. Ilmu anti korupsi yang saya pelajari dari berbagai disiplin ilmu. Saya juga bisa mengenal lebih dekat dengan anak-anak muda luar biasa lainnya (Baiza-Aceh; Nancy-Medan; Noval-Riau; Ikhsan-Padang; Zebua-Jakarta; Alfin-Surabaya; Laila-Yogyakarta; Nawawi-Blitar; Hana-Surakata; Maryam-Jakarta; Valiant-Jogja; Cappa-Makassar; Fahmi-Jember; Saida-Bandung; Caca-Bandung; Harry-Padang; Shoum-Palangka Raya; John-Jayapura, Sapta-Jakarta; Citra-Jakarta dan saya sendiri.

 

 

Menulis dan Manfaatnya: Penghargaan di Dunia Kerja
-September-Desember 2017-

Saya pertama kali menulis berupa opini di media massa pada tanggal 16 Mei 2016 dengan artikel “Dimensi Sosial Perbuatan Pemerintah.” Di tahun 2017 saya masih terus menulis di berbagai media. Menulis bagiku merupakan salah satu cara untuk terus memelihara daya kritis dan menyalurkan aspirasiku dengan cara yang tidak biasa.

Bulan September 2017 saya melamar untuk posisi jurnalis di sebuah surat kabar harian. Saya cukup terkejut karena poin terbaik dari ku adalah tulisan-tulisan yang pernah saya publikasikan. Tidak lama saya berhenti menjadi jurnalis.

Bulan Desember 2017, saya melamar pekerjaan sebagai staf legal di sebuah perusahaan swasta. Pada tahap interview, saya merasa pujian terhadap tulisan-tulisan kembali berhembus di telingaku. “Tidak semua orang bisa menulis,” demikian kata pewawancaranya. Saya pun diterima.

Hal penting yang bisa dipetik dari kejadian ini adalah terus gali potensi diri kita atau talenta apa yang kita punya wajib dijadikan sesuatu. Itu sangat membantu kita menghadapi kehidupan ini.

KKN: 29 Hari  Hidup Bersama
-Januari 2017-

Memutar kembali memori di awal tahun 2017 sekali lagi. Ketika waktu Kuliah Kerja Nyata (KKN) berakhir. Pengalaman hidup bersama teman-teman KKN yakni Gaby, Arvin, Neysia, Tatang, Dea, Anton, Gio, Tanto, Aprin, Kuswinda dan Nia serta warga desa Bulurejo benar-benar memberi banyak pelajaran. Banyak kesan dan pesan yang tidak saya lupakan sampai kapanpun.

 

Itulah kaleidoskop 2017 yang menurut saya cara kerja Tuhan sungguh mencengangkan. Bahwa siapa sangka saya bisa meraih gelar sarjana dan akhirnya bisa bekerja dalam waktu yang singkat. Terimakasih kepada semua pihak yang telah menjadi puzzle cerita hidup saya di tahun ini. Semoga di tahun 2018 banyak kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan bagi kita sekalian. SELAMAT TAHUN BARU 2018

Viralisme Lip Balm Sandi

Gegara terciduk menggunakan lip balm, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno harus menelan kenyataan pahit pemberitaan. Kepahitan itu pasti saja beliau rasakan, entah risih, esmosi eh emosi dan rasa-rasa lain lagi. Selama lebih dari sepekan topik lip balm menghiasi dunia pemberitaan, meski warga net memperpanjang diskusinya sampai kini.

Oh, Lip Balm!

Saya harus berterimakasih kepada bang Sandi, panggilan akrab beliau karena berita ini. Saya baru tahu nama benda kecil yang dulu pernah saya coba pakai itu namanya lip balm. Saya lupa persisnya, saya menggunakannya. Entahlah, kira-kira sekali-dua kali. Tentu, berbeda lip balm merek Rhoto yang aslinya dari negeri Sakura punya bang Sandi dengan yang saya pakai.

Publik mengetahui bahwa manfaat lip balm ialah untuk melembabkan bibir. Bang Sandi mengamini permasalahan bibir kering yang di milikinya seperti dikutip berbagai media. Wajar saja, lip balm sebagai penolong.

Aset

Kata orang penampilan adalah aset yang berharga. Dimana-mana aset umumnya dijaga dengan baik. Mungkin, bibir adalah aset bang Sandi. Bang Sandi “mungkin pintar bersolek alias berdandan” sedangkan saya tidak, kamu tidak, dia bisa jadi sama, mereka bisa jadi separuh-separuh, dan lainnya. Semua orang punya cara untuk menjaga asetnya. Ada yang bahkan lebih jaman now lagi seperti mengasuransikan bagian tubuhnya.

CR7, Messi, Beckham atau Michael Owen misalnya mengasuransikan kaki mereka. Yang unik misalnya Penyanyi Jennifer Lopez untuk bokongnya, Vokalis Van Halen (David Lee Roth) untuk spermanya, dan  Julia Roberts untuk senyumnya. Aktris nasional, Chelsea Islan juga dikabarkan mengasuransikan kepalanya.

Sedikit menyentil penggemar EXO, BTS, GOT7, Super Junior, Wanna One, 2PM, CNBLUE, Monsta X, NU’EST, BTOB atau nama lainnya alias KPOPers, pertanyaan saya kenapa tidak ada yang bersuara? Come on! Lihatlah, mereka-mereka ini sudah terbiasa lip balm bahkan lipstik. Kita tahu itu kok, lalu sengajakah kita menghadapi isu bang Sandi. Tapi tidak perlu khawatir itu hak untuk bersuara dan menjelaskan apapun.

Bang Sandi tetap punya hak untuk berdandan.

Biasa aja?

Saya termasuk orang yang sepakat, jangan pernah melihat seseorang karena penampilannya. Penampilan itu bagaikan ilusi yang diciptakan magician atau ilusionist atau mentalist, atau mudahnya bila anda penggemar Riana The Sacred, pemenang Asia’s Got Talent 2017 maka anda akan paham makna ilusi itu.

Saya dulu berpikir yang sama bahwa show pesulap itu semacam patut diduga ilmu hitam, tapi ternyata itu hasil ilusi juga. Saya belum tahu persis tapi terbukti kita prejudice.

Dalam konteks itu kita bisa bersepakat. Tapi ada kritik saya untuk bang Sandi. Saya melihat itu sebagai permasalahan etika pejabat publik.

Yang Kekal (Sajak)

Terbang bila kau girang
Mengitari langit ke tujuh
Aku terbang ke langit ke tujuh
Sungguh aku girang

Sedap nian rasanya
Ku pikir akulah pemilik cinta
Lantas ku pasang senyum lebar
Ku pikir akulah yang terbahagia

Sesaat aku meluncur lagi ke bumi
Semua kan tetap indah, gumamku
Sekilat, mengapa ku dapati diriku dalam bilik keperihan?
Bukankah tak kan ada tangis? tanyaku

Ku ambilkan kitab suci yang lama tak disentuh
Terbukalah halaman demi halaman
Berbisiklah Santo Petrus bahwa kita harus sabar dan selalu tekun
Sekali kelak bahagia kan datang, itu yang kekal

Kekekalan kan menjemput semua orang
Ia laksana hendak merayakan hari bahagia
Ada bingkisan dan kejutan lalu bahagia bersama
Nestapa pun tak luput

Sembari kita mengemas, bersiap dan was-was
Kita tebar kasih kepada siapapun
Tanpa membuat kotak terdahulu
Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa

Setiap mahkluk diperhitungkan
Hidupnya dan manfaatnya
Setiap perspektif akan dipertimbangkan
Kasih dan cinta tak pernah berkata cukup
Setiap tutur dan laku dihargai dan dihukum

Oleh : Korneles Materay
©Pojok ruang tunggu, 3 Desember 2017

 

Konseptualisme Ketatanegaraan Jepang berdasarkan Konstitusi Jepang

https://magazine.banananina.co.id/destinasi-liburan-ke-jepang/
Bunga Sakura, sumber gambar: https://magazine.banananina.co.id

いらっしゃいませ!

Anda penggemar negara Jepang atau karya-karya terbaik dari negara ini? Pasti tahu negara ini adalah salah satu yang termaju di kawasan Asia. Banyak industri dunia yang berasal dari Jepang. Salah dua hal dari Jepang yang saya sukai adalah Harajuku Style dan bunga Sakura, meski pun belum berdandan ala-ala anu dan menikmati musim bunga itu. Nah, bagi penggemar jangan sampai melewatkan elemen penting pembahasan tentang konsep negara Jepang berdasarkan konsitutisi/UUD Jepang. Kurang afdol kalau belum menambah pengetahuan tentang hukumnya.

Selayang Pandang Konstitusi Jepang

Pada tahun 1868, sistem pemerintahan Jepang bergeser dari Negara Feudal ke Negara Monarchy. Transisi ini disebut “Meiji Restoration” (Meiji Ishin). Dengan transisi ini, Shogun (Panglima) di Edo (Tokyo) menyerahkan kekuasaan tertinggi yang dipegang selama 265 tahun kepada Kaisar berada di Kyoto. Sejak Meiji Restoration, kekuasaan politik sehari-hari secara de facto ada di tangan para aristocrat dan pejabat tinggi. Tetapi, sejak 1874, ada gerakan hak demokratik (democratic rights movement, Jiyuu Minken Undou). Tujuan utama gerakan ini adalah pendirian parlement dan penetapan UUD.[1]

Pada 1976, kaisar memerintah bawahannya untuk mempersiap draf UUD. Dan juga, pada 1881, kaisar mengumumkan dekrit yang sebut pendirian parlement pada 1890. Sejak 1882, beberapa aristocrats memulai survey UUD negara-negara barat, dan, akhirnya, mereka memilih konstitusi German (German Imperial Constitution, atau Bismarck’s constitution) sebagai contoh UUD Jepang baru itu. Konstitusi German tersebut bersifat monarkis dan membatasi hak-hak warga negara. Pada 1889, UUD 1889 diumumkan, dan diperlaksanakan pada 1890. UUD 1889 bersifat UUD monarkis, dan kaisar memegang kekuasaan tertinggi (kaisar dianggap sebagai dewa tertinggi). Warga negara dianggap subjek kaisar, dan hak warga sangat terbatas. Walaupun ada pasal-pasal tentang hak warga, tetapi hak-hak itu mudah dibatasi oleh UU. Gagasan pembagian kekuasaan adalah sangat lemah. Kabinet bertanggungjawab kepada kaisar bukan kepada parlemen.

Dekrit kaisar lebih tinggi daripada UU. Pengadilan tidak mempunyai hak uji dan kesempatan gugatan administratif adalah sangat sempit. Kepala daerah adalah pejabat Departmen Dalam Negeri yangditunjuk oleh Kaisar.Walaupun UUD 1889 adalah jauh dari Konstitutional demokratik, UUD itu tetap ada signifikansebagai UUD modern kedua di Asia menyusul UUD Ottoman Empire (Turky) pada 1876.[2] Pada 15 Agustus 1945, akhirnya perang dunia kedua, Jepang dikalahkan oleh AS dan negara-negaraberaliansinya (Sekutu). Ini adalah penyerahan tanpa syarat menurut Deklarasi Potsdam. Didalam Deklarasi Potsdam ada pasal yang menuntut demokratisasi, pelindungan HAM, dan disarmament Jepang. Sekutu, khusunya AS, menganggap bahwa salah satu sebab militarism Jepang adalah konstitusi yang tak bisa membatasi kekuasan eksekutif.

Maka AS memerintah pemerintah Jepang mempersiapkan UUD baru yang mementingkan asas demokrasi, HAM dan perdamaian (pacifism). Dibawah kontrol tentara AS sangat ketat (General Head Quarter Sektutu, GHQ), pada 1946, pemerintah Jepang mengumumkan UUD baru, dan memperlakukannya pada tahun berikut.Poin-poin penting UUD 1947 adalah:

1. kaisar sebagai simbol kesatuan warga (weak constitutional-monarchy)

2. membatal kekuataan military dan penolakan perang (pacifism)

3. kedaulatan rakyat[3]

Didalam UUD 1947 jelas pengaruhan konstitutionalism AS. Umpamanya, judicial review, pembagian kekuasaan (trias politika), pemilihan langsung kepala daerah, HAM dan liberalism. Tetapi juga, UUD 1947 mempunyai hal-hal mirip dengan UUD negara lain sezaman, seperti UUD Jerman Barat (Bonn Constitution, 1949), UUD Italy (1948). Salah satu pointnya adalah mementingkan peran pemerintah untuk menjamin hak sosial (welfare sosial state).[4]

https://international.sindonews.com/read/1262127/40/jepang-umumkan-tanggal-kaisar-akihito-turun-takhta-1512106477Kaisar Akihito, sumber gambar: http://global.liputan6.com

Konseptualisme Ketatanegaraan Jepang berdasarkan Konstitusi Jepang

Sistem Pemerintahan Jepang

Ketika akan membicarakan mengenai ketatanegaraan di suatu negara, maka hal yang tidak bisa dilepaskan ialah konstitusi. Konstitusi menjadi dasar paling awal untuk menegaskan, menjalani dan mengarahkan ketatanegaraan di suatu negara. Konstitusi adalah hukum tertinggi di banyak negara yang menganut sistem hukum berdasarkan konstitusi. Pada pembahasan sistem pemerintahan untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai konsep sistem pemerintahan silahkan klik artikel berikut tentang sistem pemerintahan.

Jepang menganut Sistem Pemerintahan Parlementer berdasarkan konstitusi tahun 1947. Hal itu karena di Jepang, Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara dipisahkan atau dipegang oleh dua orang. Kaisar Jepang sebagai Kepala Negara sedangkan Menteri/Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Kedudukan kaisar dalam negara dan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan sehingga ia tidak punya kekuasaan yang absolut. Kaisar Jepang bertindak atas nama rakyat Jepang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, begitu pula dengan perdana menteri.

Sistem pemerintahan parlementer dapat dipahami dari beberapa ketentuan dalam konstitusi Jepang sebagai berikut:

Pasal-pasal terkait kedudukan Kaisar sebagai Kepala Negara

Pasal 1 “Kaisar harus merupakan lambang dari negara dan dari persatuan rakyat, yang memperoleh kedudukannya dari kehendak rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi”

Pasal 3 “Saran dan persetujuan dari kabinet harus diminta bagi segala tindakan-tindakan dari Kaisar di dalam hal-hal mengenai negara, dan kabinet harus bertanggungjawab mengenai hal tersebut”.

Pasal 4 “Kaisar hanya melakukan tindakan-tindakan sedemikian rupa di dalam hal-hal mengenai negara sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Dasar ini dan dia tidak boleh mempunyai kekuasaan yang dihubungkan dengan pemerintahan”.

Pasal 7 “Kaisar, dengan saran dan persetujuan dari kabinet, harus melakukan tindakan-tindakan berikut ini di dalam hal-hal mengenai negara atas nama rakyat :

-Pengumuman perubahan- perubahan dari konstitusi, undang-undang, peraturan-peraturan cabinet dan perjanjian-perjanjian.

-Mengundang sidang diet.

Pembubaran House of Representatives.

-Pengumuman daripada pemilihan umum dari anggota-anggota Diet.

-Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian dari menteri-menteri negara dan pejabat-pejabat lainnya sebagaimana diatur dengan undang-undang, dan mengenai surat-surat kepercayaan dan kekuasaan penuh dari duta-duta besar dan menteri-menteri.

-Menyetujui amnesti umum dan khusus, pengurangan hukuman, menunda pelaksanaan hukuman mati, dan pemulihan hak-hak.

-Memberikan kehormatan-kehormatan

-Menyetujui alat-alat ratifikasi dan dokumen-dokumen diplomatic lainnya sebagaimana diatur dengan undang-undang.

-Menerima duta-duta besar dan menteri-menteri asing

Pasal-pasal terkait Perdana Menteri/Menteri sebagai Kepala Pemerintahan

Pasal Pasal 65 “Kekuasaan eksekutif harus berada di tangan kabinet”.

Pasal 66 ayat (1)“ Kabinet harus terdiri dari perdana Menteri yang menjadi ketuanya, dan menteri-menteri lainnya dari negara, sebagaimana diatur dengan undang-undang”. ayat (3)“Kabinet di dalam pelaksanaan dari kekuasaan eksekutif, haruslah secara kolektif bertanggungjawab kepada diet”.

Pasal 67 “Perdana menteri haruslah dipilih dari antara anggota-anggota dari Diet dengan suatu resolusi dari Diet. Pemilihan ini haruslah mendahului semua kegiatan-kegiatan lainnya”.

Pasal 68 ayat (1) “Perdana menteri harus mengangkat menteri-menteri negara. Walaupun demikian, suatu mayoritas dari jumlah mereka haurs dipilih dari antara anggota-anggota Diet.” Ayat (2) “Perdana menteri dapat mengganti menteri-menteri negara sebagaimana dia kehendaki”.

Pasal 72 “Perdana menteri, mewakili kabinet, mengajukan rencana undang-undang, melaporkan mengenai peristiwa-peristiwa nasional umum dan hubungan-hubungan luar negeri kepada Diet dan melaksanakan kontrol dan pengawasan atas berbagai-bagai cabang administratif”.

Pasal 73 “Kabinet, sebagai tambahan terhadap fungsi-fungsi administratif umum lainnya, harus melakukan fungsi-fungsi demikian :

– Mengurus hukum secara jujur; melaksanakan urusan-urusan negara.

– Mengelola urusan-urusan luar negeri.

-Menyelesaikan perjanjian-perjanjian. Walaupun demikian, hal tersebut harus sebelumnya memperoleh, atau tergantung pada keadaan, persetujuan kemudian dari Diet.

-Mengurus dinas-dinas sipil, sesuai dengan standar yang diadakan oleh undang-undang.

-Mempersiapkan anggaran belanja dan pendapatan negara, dan mengajukannya kepada Diet.

-Menyatakan berlakunya keputusan-keputusan kabinet agar supaya untuk melaksanakan peraturan-peraturan di dalam keputusan-keputusan Kabinet sedemikian kecuali bila diberi wewenang oleh undang-undang demikian.

-Memutuskan atas amnesti umum, amnesti khusus, pengurangan hukuman, menunda pelaksanaan hukuman, dan pemulihan hak-hak.

http://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/160922140942-tokyo-skyline-super-tease.jpg
Tokyo, ibu kota Jepang

Bentuk Pemerintahan Jepang

Klik artikel berikut untuk baca terkait bentuk Pemerintahan. Jepang adalah sebuah negara Monarkhi Konstitusional.Dikatakan Monarkhi Konstitusional karena Kepala Negara Jepang adalah Kaisar. Kaisar jepang memperoleh tahta secara turun temurun. Kaisar jepang dalam memerintah, kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi jepang sehingga ia tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. Bentuk pemerintahan Jepang dapat ditelusuri mulai dari Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Konstitusi Jepang.

Pasal 1 berbunyi “Kaisar harus merupakan lambang dari negara dan dari persatuan rakyat, yang memperoleh kedudukannya dari kehendak rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi”.

Pasal 2 berbunyi “Tahta Kekaisaran haruslah merupakan kedinastian dan diwariskan sesuai dengan UU Istana Kaisar yang dikeluarkan oleh Diet”.

Pasal 4 berbunyi “Kaisar hanya melakukan tindakan-tindakan sedemikian rupa di dalam hal-hal mengenai negara sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Dasar ini dan dia tidak boleh mempunyai kekuasaan yang dihubungkan dengan pemerintahan”.

http://artikeltop.xyz/wp-content/uploads/2016/02/Peta-Jepang-400x283.png
sumber gambar: https://www.hoosieragtoday.com

Bentuk Negara Jepang

Untuk memahami konsep dasar bentuk negara, silahkan baca artikel terkatit bentuk negara. Berdasarkan konstitusinya Jepang adalah bentuk negara Kesatuan. Hal ini bisa ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1)b berbunyi“Kaisar harus merupakan lambang dari negara dan dari persatuan rakyat, yang memperoleh kedudukannya dari kehendak rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi”. Pasal 41 “Diet haruslah merupakan badan tertinggi dari kekuasaan negara, dan harus merupakan satu-satunya badan pembuat undang-undang dari negara”.  Dengan adanya ketentuan Diet haruslah satu-satunya badan yang punya kewenangan membuat undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa negara Jepang bukanlah negara Federal ataupun Konfederasi melainkan negara Kesatuan.

Kelembagaan Negara Jepang

Sistem kelembagaan negara Jepang menganut paham trias politika. UUD 1947 mengatur tiga kekuasaan tertinggi, yaitu, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (naikaku), kekuasaan legislatif dipegan oleh parlement (Diet, Kokkai) dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh MA (Saikou-Saibansho). Ketiga kekuasaan ini adalah serata di depan UUD, salah satu bukti keserataan ini adalah gaji, yaitu gajinya perdana menteri, ketua Diet dan ketua MA sama.(Gaji menteri-menteri, wakil ketua Diet dan hakim agung juga sama). Hubungan tiga kekuasaan tertinggi adalah hubungan check and balance.[5]

1. Lembaga Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (naikaku) dikepalai oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri (PM) Jepang mengepalai sebuah kabinet dimana PM sekaligus adalah pemimpin partai mayoritas di majelis rendah (parlemen), dan secara kolektif bertanggungjawab kepada Kokkai (Diet), PM dan kabinetnya harus meletakan jabatan bila tidak memperoleh kepercayaan lagi dari majelis rendah. Majelis Rendah (Shugiin) dan Majelis Tinggi (Sangiin) adalah dua badan yang terdapat dalam Kokkai (Diet).[6]Seorang Perdana Menteri bisa membubarkan kamar bawah, kamar bawah bisa mengecam kabinet (motion of confidence).[7]Perdana Menteri dan mayoritas menteri kabinet diwajibkan menjadi anggota Diet, dan dalam menjalankan tugas kekuasaan eksekutif , mengharuskan secara kolektif bertanggungjawab kepada Diet.[8]Lembaga eksekutif di Jepang diatur dalam Konstitusi Jepang Bab V tentang Kabinet mulai dari Pasal 65 sampai Pasal 75.

Ketentuan bahwa lembaga eksekutif sebagai lembaga kekuasaan tertinggi dalam Pasal 65 berbunyi “Kekuasaan eksekutif harus berada di tangan Kabinet”. Pasal 66 ayat (1) berbunyi “Kabinet harus terdiri dari Perdana Menteri, yang menjadi ketuanya, dan menteri-menteri lainnya dari negara, sebagaimana diatur dengan undang-undang”.

2. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif di Jepang disebut Diet/Kokkai. Diet merupakan kekuasaan legislatif, dan dalam Konstitusi ini, merupakan badan/organ tertinggi dalam kekuasaan Negara dan juga merupakan satu-satunya badan dalam pembuatan undang-undang.[9]Diet terdiri dari dua kamar, yaitu House of Representatives (shugi-in) dan House of Councillors (sangi-in).[10]Kedua kamar harus terdiri dari anggota-anggota terpilih, dari seluruh rakyat. Jumlah anggota-anggota kamar harus dipastikan dengan undang-undang.[11] Masa jabatan dari anggota-anggota House of Representatives haruslah empat (4) tahun.

Namun demikian, masa jabatan tersebut harus diberhentikan sebelum masa jabatan penuh tercapai dalam hal House of Representatives dibubarkan.[12] Sedangkan, masa jabatan dari anggota-anggota House of Councillors haruslah enam (6) tahun, dan pemilihan untuk separuh dari anggota-anggota harus diadakan setiap tiga tahun.[13] Tidak boleh ada seorangpun yang diperbolehkan menjadi anggota dari kedua House secara bersama-sama.[14] Bilamana House of Representatives dibubarkan harus diadakan pemilihan umum dari anggota-anggota House of Representatives dalam waktu empat puluh (40) hari dari tanggal pembubarannya dan Diet harus diundang bersidang dalam waktu tiga puluh (30) hari dari tanggal pemilihan. Bilamana House of Representatives dibubarkan House of Councillors dibubarkan pada waktuyang sama.[15]

Pengaturan tentang Diet terdapat dalam Bab IV Konstitusi Jepang mulai dari Pasal 41 sampai Pasal 64. Ketentuan bahwa Diet adalah lembaga tertinggi negara ditemukan dalam Pasal 41 berbunyi “Diet haruslah merupakan badan tertinggi dari kekuasaan negara, dan harus merupakan satu-satunya pembuat undang-undang dari negara”.

3. Lembaga Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif diserahkan kepada Mahkamah Agung yang membawahi badan-badan kehakiman (peradilan) yang didirikan berdasarkan undang-undang.[16] MA dapat melimpahkan kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan kepada pengadilan-pengadilan yang lebih rendah.[17] Kewenangan MA yakni membuat peraturan-peraturan yang menentukan mengenai prosedur dan pelaksanaan, hukum acara dan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penuntut, disiplin intern dari pengadilan-pengadilan dan administrasi dari urusan-urusan kehakiman.[18] MA harus terdiri dari Hakim Kepala dan sejumlah hakim lainnya, dimana Hakim Kepala itu diangkat oleh Kabinet.[19] Mahkamah Agung adalah pengadilan dari upaya terakhir dengan kekuasaan untuk menentukan kesalahan dari undang-undang, perintah-perintah, peraturan-peraturan atau keputusan resmi apa pun.[20]

Lembaga Yudikatif di Jepang diatur dalam Konstitusi Jepang Bab VI tentang Kehakiman, mulai dari Pasal 76 sampai Pasal 82. Ketentuan mengenai lembaga yudikatif sebagai lembaga tertinggi negara dapat dilihat dalam Pasal 76 (1) “Seluruh kekuasaan kehakiman adalah di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan demikian yang lebih rendah sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang”. (2) Tidak ada pengadilan luar biasa boleh diadakan, dan tidak juga suatu organ atau badan dari eksekutif diberi kekuasaan kehakiman yang final.

dcb6c40f-2ad7-43e4-af91-a980c5105140
Suasana dalam Parlemen Jepang, sumber gambar: https://japanesestation.com

Sistem Perwakilan Jepang

Link terkait : https://istandformyland.wordpress.com/2017/11/29/konsep-dasar-sistem-perwakilan/

Parlemen Jepang/Diet adalah lembaga tertinggi Negara dan satu-satunya badan pembuat undang-undang negara yang terdiri dari dua Dewan, (bikameral), yaitu :

1). Majelis Rendah (Shugiin), anggotanya dipilih melalui Pemilu dengan masa jabatan 4 tahun (Pasal 45).

2). Majelis Tinggi (Sangiin), anggotanya dipilih melalui Pemilu dengan masa jabatan 6 tahun (Pasal 46)

Kedua kamar mempunyai anggota yang dipilih secara langsung, yang merupakan perwakilan seluruh rakyat. Jumlah anggota dan kualifikasi anggota kedua kamar parlemen tersebut ditentukan oleh undang-undang. Sistem dua kamar Jepang berbeda dengan Indonesia yaitu Strong Bicameral.

Hal ini bisa dilihat dalam pasal-pasal mengenai kewenangan masing-masing kamar. Pasal 48 dengan sangat tegas memuat ketentuan “Tiada seorang pun diperbolehkan menjadi anggota dari kedua Houses secara bersama-sama”. Secara umum, Kamar Bawah mempunyai kekuasaan lebih besar daripada Senate, yakni:

(a) Fungsi Legislasi

House of Representatives atau Kamar Bawah

Pasal 59 ayat (2) Bila kamar bawah meluluskan RUU tapi Senate menolaknya, kamar bawah bisa memperundangkannya dengan majoritas 2/3.

Pasal 59 ayat (4) Bila kamar bawah meluluskan RUU (dan perjanjian international) tapi Senate menetapkannya selama 60 hari, maka RUU tersebut diperundangkan secara automatis.

Pasal 60 Kedua dari pasal sebelumnya berlaku juga untuk persetujuan Diet  yang diperlukan bagi penyelesaian mengenai perjanjian-perjanjian.

House of Councillors atau Kamar Atas/Senat

Pasal 59 ayat 1 suatu rencana undang-undang menjadi undang-undang atas diluluskannya oleh kedua Houses, kecuali bila sebaliknya diatur oleh undang-undang. Sifatnya memberikan pertimbangan atau menyetujui suatu rencana undang-undang atau tidak”.

(b) Fungsi Anggaran

House of Representatives

Pasal 60 ayat (1) “Anggaran belanja dan pendapatan negara harus mula-mula diajukan kepada House of Representatives. Bila penetapan kamar bawah dan Senate berbeda tentang RAPBN, penetapan kamar bawah menjadi penetapan diet.

House of Councillors/Senat

Pasal 60 ayat (2) “memberikan pertimbangan atas RAPBN”

(c) Fungsi Pengawasan :

House of Councillors

Pasal 69 “Kamar bawah mempunyai hak motion of nonconfidence (mosi tidak percaya) terhadap kabinet”.

kelembagaan jepang

Sistem Amandemen

Awal dilakukan Amandemen UUD Jepang terjadi pada Pada 15 Agustus 1945, akhir perang dunia kedua, Jepang dikalahkan oleh AS dan negara-negara beraliansinya (Sekutu). Ini adalah penyerahan tanpa syarat menurut Deklarasi Potsdam. Didalam Deklarasi Potsdam ada pasal yang menuntut demokratisasi, pelindungan HAM, dan disarmament Jepang. Sekutu, khusunya AS, menganggap bahwa salah satu sebab militarism Jepang adalah konstitusi yang tak bisa membatas kekuasan eksekutif. Maka AS memerintah pemerintah Jepang mempersiap UUD baru yang mementingkan asas demokrasi, HAM dan pedamaian (pacifism).

Dibawah kotrol tentara AS sangat ketat (General Head Quarter Sektutu, GHQ), pada 1946, pemerintah Jepang mengumumkan UUD baru, dan memperlakukannya pada tahun berikut.[21] Selanjutnya ketentuan mengenai Amandemen UUD Jepang sudah diatur juga dalam UUD tersebut. Namun, ketentuan sistem Amademen Jepang temasuk rigid. Maka procedure perubahan UUD adalah jauh lebih susah daripada UU biasa. Sampai terakhir ini, perubahan UUD adalah salah satu isu critical yang membagi kiri-kanan aliran politik.

Di Jepang, pro-amendamen UUD adalah kaum konservatif. Mereka memikir bahwa UUD kita adalah UUD tertekan dan bertentangan mitos orang Jepang. Pasal 96-1 adalah pasal tentang amendamen: Untuk memulai proses amendamen, harus ada usulan (motion) amendamen yang dapat setujuan lebih 2/3 dari jemulah anggota setiap kamar Diet. Bila ada usulan ini, Diet mengadakan referendam khusus untuk amendamen. Untuk mengesahkan amendamen, perlu ada pemungutan suara setujuan lebih dari 50% di referendum.[22]

Secara lengkap Pasal 96 berbunyi :

(1) Perubahan-perubahan terhadap Undang-undang Dasar ini harus dimulai oleh Diet, melalui suara persetujuan bersama dari dua pertiga atau lebih anggota-anggota masing-masing Houses dan haruslah mengenai hal itu diajukan kepada rakyat untuk diratifikasi, yang akan memerlukan suara-suara penguatan dari mayoritas semua suara referendum khusus atau pada pemilihan sedemikian sebagaimana Diet akan menentukan dengan jelas.

(2) Perubahan-perubahan bila diratifisir sedemikian, harus segera diumumkan oleh Kaisar atas nama rakyat, sebagai bagian integral dari Undang-Undang Dasar ini.

https://d2fzf9bbqh0om5.cloudfront.net/var/www/apps/rebelsmarket/production/current/public/system/blog/post_pictures/data/content/1085.jpg
Harajuku Style, dalam alam demokrasi kebebasan berekspresi itu adalah hak asasi. Maka, Harajuku bisa jadi salah satu penggunaan hak itu. sumber gambar: http://www.rebelsmarket.com

Syarat Negara Demokrasi

baca artikel berikut: https://istandformyland.wordpress.com/2017/11/29/konsep-dasar-syarat-negara-demokrasi/

Pada bulan Juli 1945, tak lama setelah Jerman menyerah, para pemimpin Sekutu bertemu di Potsdam dekat Berlin untuk membahas kebijakan pascaperang. Di antaranya adalah keputusan untuk menempati tanah air Jepang setelah kemenangan yang telah dicapai di Pasifik. Sekutu juga sepakat bahwa pendudukan harus juga tentang perlucutan senjata lengkap pasukan Jepang dan pengadilan penjahat perang Jepang. Perjanjian Potsdam lanjut menyerukan reformasi demokratis dalam pemerintahan Jepang. Akhirnya, Sekutu menyatakan bahwa pendudukan akan berakhir hanya ketika semua kondisi ini telah dicapai dan “pemerintah damai dan bertanggung jawab” telah didirikan di Jepang.

Kesepakatan Postdam segera setelah Jepang mengumumkan keputusan mereka untuk menyerah, Jenderal Douglas MacArthur ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi untuk Sekutu untuk mengawasi pendudukan Jepang. Meskipun ia secara teknis di bawah wewenang komisi Sekutu, MacArthur mengambil perintah dari Washington. Daripada membangun pemerintahan militer Amerika untuk memerintah Jepang selama pendudukan, MacArthur memutuskan untuk mempekerjakan pemerintah Jepang yang ada. Dia juga menyerukan Diet Jepang untuk mengeluarkan undang-undang pemilu baru untuk menyediakan pemilu demokratis yang bebas, termasuk, untuk pertama kalinya dalam sejarah Jepang, hak perempuan untuk memilih. Selain itu, di bawah arahan MacArthur, pertumbuhan serikat buruh didorong, kepemilikan tanah besar yang dipecah dan sistem pendidikan direformasi. [23]

Sebelum 1945, demokrasi seperti yang kita kenal memiliki sedikit kesempatan untuk berkembang di Jepang. Tidak ada pemilihan umum yang bebas atau partai politik yang nyata ada. Perempuan ditolak hak yang sama. Dari sudut pandang Amerika, meskipun Konstitusi Meiji terdaftar sejumlah kebebasan individu, beberapa yang bermakna. Misalnya, meskipun kebebasan berbicara dilindungi oleh konstitusi, pemerintah dilarang apa yang dianggap “pikiran berbahaya.”[24]

Konstitusi Jepang(Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法|Nihon-Koku Kenpō) adalah dokumen legal pendirian negara Jepang sejak tahun 1947. Konstitusi ini menetapkan pemerintahan berdasarkan sistem parlementer dan menjamin kepastian akan hak-hak dasar warga negara Konstitusi ini, yang disebut juga “Konstitusi Damai 平和憲法 Heiwa-Kenpō,” memiliki karakteristik utama dan terkenal karena tidak memberikan hak untuk memulai perang; yang terdapat pada Pasal 9, dan dalam penjelasan yang lebih ringkas pada ketetapan de jure kedaulatan rakyat yang berhubungan dengan peranan kekaisaran. Konstitusi ini ditulis ketika Jepang berada di bawah pendudukan Sekutu seusai Perang Dunia II dan direncanakan untuk menggantikan sistem monarki absolut yang militeristik dengan suatu bentuk demokrasi liberal. Saat ini, dokumen konstitusi ini bersifat kaku dan belum ada amandemen yang ditambahkan sejak penetapannya. Meskipun perjalanan demokrasi Jepang melewati jalan rumit yang panjang namun akhirnya kini Jepang sudah menjadi negara demokrasi. Hal ini tidak lain dan tidak bukan kita bisa melihat dalam konstitusi Jepang tahun 1947 dan praktek ketata negaraanya. Bahkan Bab III Konstitusi Jepang berjudul “hak-hak dan kewajiban dari rakyat.”

Pasal-pasal mengenai negara demokrasi antara lain :

Proteksi konstitusional :

Pasal 13 (hak hidup, kemerdekaan, tidak diskriminasi dan usaha mengejar kebahagiaan)

Pasal 14 (semua orang sama di depan hukum), Pasal 18 (larangan perbudakan)

Peradilan yang bebas :

Pasal 32 hak mencari keadilan, hak untuk “due process” (psl. 33 sampai pasal 40)

Pemilu yang bebas :

Pasal 15 dan pasal 22 (hak pilih dan universal suffrage)

Kebebasan berserikat :

Pasal 21 (kebebasan berserikat),

Pasal 28 (hak berserikat buruh)

Pendidikan civic :

Pasal 17 hak menuntut ganti rugi

Pasal 19 (hak kebebasan berpikir dan berpendapat)

Pasal 20 (kebebasan beragama, Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) (hak pendidikan)

Pasal 23 (hak atas kesehatan dan kebudayaan, kesejahteraan dan keamanan)

Pasal 27 (hak bekerja)

Pasal 29 (hak atas hak milik, kebebasan untuk memilih perkerjaan dan tempat tinggal)

Pasal 30 (kewajiban pajak)

Tugas oposisi :

Pasal 16 hak mengajukan petisi

Pasal 21 (kebebasan pers)

Pasal 41 (diet pembuat undang-undang),

Pasal 60 (anggaran negara diajukan ke parlemen)

Pasal 69 (mosi tidak percaya)

12243523_10154335371317995_5838375827395463060_n
sumber gambar: https://2.bp.blogspot.com

Negara Hukum Jepang

Artikel terkait negara hukum.  Jepang menganut konsep negara hukum The Rule Of Law (Ho no Shihai), yang sering dikenal dalam Anglo-American ke dalam konstitusinya secara resmi pada tahun 1947, meskipun tidak secara eksplisit dimunculkan dalam undang-undang  tertinggi itu.[25] Pakar hukum dan pendiri Mahkamah Agung Hakim Agung Masami Itoh, yang termasyur dalam publikasinya tahun 1954 memuat judul “Rule of Law (Ho no Shihai)”, bahwa dalam terjemahannya “secara konsep, negara hukum the rule of law merupakan dasar konstitusi Jepang, dan konstitusi kita mengharapakan konsep itu menjadi sebuah kepercayaan tetap dari bangsa Jepang”.[26] Meskipun tidak secara eksplisit dalam konstitusi Jepang mencantumkan pasal terkait konsep negara hukumnya namun berikut adalah beberapa pasal yang bisa ditafsirkan Jepang adalah negara hukum yaitu :

Pasal 1 berbunyi “Kaisar harus merupakan lambang dari negara dan dari persatuan rakyat, yang memperoleh kedudukannya dari kehendak rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi”

Pasal 98 ayat (1) berbunyi “Undang-Undang Dasar ini haruslah menjadi undang-undang yang tertinggi dari bangsa dan tiada undang-undang, ordonansi, dekrit Kaisar, atau peraturan lain dari pemerintah, atau sebagian dari padanya, bertentangan dengan peraturan-peraturan di dalamnya Undang-Undang Dasar ini, dapat memiliki kekuatan hukum atau berlaku”.

[1]Shimada Yuzuru, UUD Jepang dan Tata Negara, Nagoya University, hlm. 1 www2.gsid.nagoyau.ac.jp/blog/shimadayuzuru/files/2011/03/paper_for_lecture_at_unand_on20110225.pdf konstitusi jepang, diakses tanggal 21 maret 2016

[2]Shimada Yuzura, Ibid., hlm.2

[3]Shimada Yuzura, Ibid

[4]Shimada Yuzura, Ibid, hlm.3

[5]Shimada Yuzuru, Loc.Cit

[6] King Faisal Sulaiman, 2013, Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia, Yogyakarta, UII Press, hlm. 117

[7]Shimada Yuzuru, Loc.Cit

[8] King Faisal Sulaiman, Op.Cit., hlm. 64

[9] Ibid

[10] Lihat Konstitusi Jepang , Pasal 42

[11]Ibid., Pasal 43

[12]Ibid., Pasal 45

[13]Ibid., Pasal 46

[14]Ibid., Pasal 48

[15]Ibid., Pasal 54

[16] Inu Kencana Syafiie, 2013, Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Kajian Keagamaan, Bandung, Penerbit Pustaka Reka Cipta, hlm. 117

[17] Lihat Konstitusi Jepang, Pasal 77

[18]Ibid

[19]Ibid. Pasal 79

[20]Ibid., Pasal 81

[21] Zhimada Yuzuru, Op. Cit., hlm. 2

[22] Ibid, hlm. 6

[23] A S I A P R O G R A M S P E C I A L R E P O R T,2003 Durable Democracy:

Building The Japanese State. Hlm. 9 https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/asiarpt_109.pdf, diakses tanggal 15 April 2016

[24] Bringing Democracy to Japan, http://www.crf-usa.org/election-central/bringing-democracy-to-japan.html, diakses tanggal 15 April 2016

[25]  Kunio Hamada, 2007, On The Rule Of Law In Japan, World Justice Project Multidisciplinary Outreach Meeting September 20, 2007, Four Seasons Hotel, Singapore, hlm. 1

[26] Ibid, hlm.2

Rasa mudik Kampus (Sajak)

Tipu-tipu, kenapa malu ke kampus?
Biasa, mahasiswa menanyakan ini.
Kamu sama seperti kami, bedanya kami mahasiswa dan kamu alumni
Biasa, sandiwara penghuni dan pemudik kampus

Kawan, semalam aku bertemu almamaterku
“Tipu” itu betul dan “sama” itu omong kosong
Lalu, “malu” itu nyata dan “membicarakan” hanya hayalan
Tapi itu tidak penting karena aku mau menyampaikan hal yang penting

Kembalinya aku untuk membangun wacana anti korupsi
Aku tinggalkan karakter alumni dan mahasiswa yang konyol
Hal-hal itu tidak menghadirkan rasa perkawanan
Namun bila korupsi dibicarakan itu baru perlawanan

Kita bisa tidak datang ke kampus
Kita bisa tinggal di kampus
Kita bisa malu
Kita bisa keherananan

Wajar dalam dunia mahasiswa dan alumni
Di luar atau di dalam, lepas kangen boleh kok
Punya perasaan dan menjadi apapun sangat pantas
Yang terpenting adalah apa yang sebaiknya disebar itu penting

Maka, kalau ada umur panjang boleh kembali kawan
Abaikan malu
Sambut pengalaman dan dinamika
Kampusmu menanti, alumni

Oleh : Korneles Materay
©Pojok Kampus 30 November 2017

Nyanyian Kelemahan seorang Hamba (Sajak)

Wajah-Mu Yang Mulia kini ku cari
Bolehkah aku menemui-Nya?
Peluh-Mu Yang Kudus kini ku inginkan
Mungkinkah aku mengusapinya?

Kegelapan menyelimuti penjuru hidup ini
Kalau bukan cahaya-Mu aku terjatuh
Aku menderita dari tuan yang menindas
Kalau bukan pertolongan-Mu dari siapakah aku berharap

Waktu tepat seperti apakah milik ku?
Aku hanya melihat kesalahan perhitungan
Aku melewatkannya tanpa mengucap sepatah salam perpisahan
Aku merasa terlalu rumit memahami kehendak-Mu

Jatuh bangun itu semacam rutinitas
Mengulang kesalahan seperti membuka luka dengan pisau
Hilang semua kepercayaan diri
Pengharapan laksana berburu mangsa di belantara

Selalu ku tersandung kemalangan dan keburukan
Tulang-tulangku patah dan kering
Dagingku tercabik-cabik lalu aku kurus tak berdaya
Setiap saat aku terpaksa mengingkari sumpah setiaku pada-Mu

Wajah-Mu yang kini satu-satunya ku hadapi
Dapatkah aku di hembusan nafas kasih-Mu?
Akankah aku di ampuni dalam terbuka mulut-Mu?
Pantaskah aku melihat bulir-bulir darah-Mu yang suci?

 

Oleh : Korneles Materay
©Kos Nuri 26 November 2017 Continue reading “Nyanyian Kelemahan seorang Hamba (Sajak)”